SIPALINGKALSEL.COM, BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Berdasarkan hasil evaluasi 2024–2025, nilai IPK Kalsel berada di angka 29,5 poin, masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 31 poin.
Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Eddy Suwarto, mengungkapkan bahwa capaian tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, perlambatan pembangunan kebudayaan di Kalsel belum mampu mengimbangi perkembangan yang terjadi di tingkat nasional maupun di sejumlah provinsi lainnya.
"Berdasarkan data evaluasi, terdapat tiga dimensi yang masih perlu ditingkatkan, yakni ekonomi budaya, ekspresi budaya, dan pendidikan," ujar Eddy di Banjarbaru, Selasa (2/6/2026).
Sebagai langkah percepatan, Disdikbud Kalsel telah menyusun empat strategi utama yang berfokus pada penguatan tata kelola, kolaborasi, revitalisasi fasilitas, serta pengembangan ruang budaya yang inklusif dan berkelanjutan.
Strategi pertama adalah memperkuat kelembagaan melalui pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah yang akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait arah kebijakan pengembangan seni dan budaya. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan status museum dari Tipe B menjadi Tipe A guna memperkuat sistem pengelolaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Langkah kedua dilakukan melalui perluasan kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari perguruan tinggi, sekolah, komunitas seni hingga Badan Pengelola Geopark Meratus. Salah satu program yang tengah disiapkan ialah Geopark Corner, ruang kolaboratif yang menjadi wadah bertemunya para pegiat seni, budaya, dan pelestari warisan alam.
"Kami akan berkolaborasi dengan Badan Pengelola Geopark Meratus dan menghadirkan Geopark Corner sebagai ruang komunikasi agar seluruh pelaku budaya dapat bersama-sama menyusun program yang inklusif," jelas Eddy.
Strategi berikutnya adalah merevitalisasi sarana dan prasarana museum. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengembalikan minat masyarakat berkunjung ke museum yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan.
Tak hanya itu, Disdikbud Kalsel juga menyiapkan pembangunan Banua Culture Hub sebagai pusat aktivitas seni dan budaya. Program tersebut akan dilengkapi dengan penyusunan ensiklopedia budaya berbasis data spasial guna memperkuat pendataan pelaku seni, komunitas, hingga lembaga kebudayaan secara lebih akurat dan terintegrasi.
Menurut Eddy, keberhasilan pembangunan kebudayaan tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah. Dukungan masyarakat, komunitas, serta pelaku budaya menjadi faktor penting agar berbagai program mampu berjalan secara berkelanjutan.
"Esensinya adalah inklusivitas dan keberlanjutan. Program yang sebelumnya cenderung eksklusif akan kami ubah menjadi lebih terbuka dan merangkul semua elemen masyarakat. Kami berharap perkembangan budaya tumbuh dari bawah, karena jika tidak lahir dari masyarakat, maka sulit untuk berkelanjutan," tegasnya.
Melalui sinergi lintas sektor serta dukungan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, Disdikbud optimistis berbagai strategi tersebut mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan sekaligus memperkuat ekosistem seni dan budaya daerah sebagai identitas Banua di masa depan.
